HUT Polwan ke-76 Jadi Momentum yang Tepat Wujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak

Jakarta. Ketua Panitia Sarasehan Kombes Pol. DR. Rita Wulandari Wibowo, S.I.K., M.H. menyebut peringatan hari jadi ke-76 Polisi Wanita Republik Indonesia menjadi momentum yang tepat untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak.

"Kami turut mengucapkan Dirgahayu Polisi Wanita Indonesia ke-76. Semoga semakin presisi untuk memberikan arti sebagai pengabdian terbaik pada masyarakat, bangsa, dan negara, " ujar Kombes Pol. Rita, Kamis (3/10/24).

Baca juga: Kalapas Permisan Nusakambangan Beri Arahan Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru

"Acara ini merupakan momentum yang sangat tepat khususnya bagi polisi wanita untuk menguatkan peran, dedikasi, dan pengabdian dan komitmennya bersama-sama stakeholder terkait dan seluruh masyarakat mewujudkan perlindungan bagi kaum rentan dari kekerasan berbasis gender melalui kegiatan penegakan hukum oleh Polri, " lanjut Kombes Pol. Rita.

Di tahun ini, HUT Polwan mengusung tema 'Penguatan Polwan Presisi pada Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberantasan Perdagangan Orang, yang Akan Menanggulangi Kekerasan Berbasis Gender yang Inklusif'.

Baca juga: PP HIMMAH Sambangi BPKP Minta Hitung Ulang Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos Covid 19 Tahun 2020

Tema ini dicetuskan lantaran Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO). Direktorat ini dipimpin oleh Brigjen Pol. Dra. Desy Andriani.

"Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memberikan apresiasi kepada para penyidik PPA dan mengimplementasikan pengarusutamaan gender di lingkungan polri dengan memberikan kesempatan kepada para polwan untuk mengemban karir melalui partisipasi dan kepemimpinan perempuan pada jajaran direktorat yang khusus menangani kasus kekerasan berbasis gender, " jelas Kombes Pol. Rita

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan Dari Kacamata Ahli Psikologi

Hal itu sebagai bentuk pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Polri.